MENGAPA PENGUSURAN PAKSA SASARANYA RAKYAT KECIL

By: Saiful Gondrong

Jakarta: Lagi –lagi satpol PP atau Pemda DKI Jakarta mengusur lapak2 milik masyarakat kecil dengan secara paksa, seperti di daerah Jakarta Utara “Pasar Koja” warga dan aparat Pol PP pun saling adu mulut sehingga menimbulkan bentrokan antara pedagang dan Satuan Polisi Pamong Praja kembali terjadi di Pasar Koja, Jakarta Utara, Rabu (28/1) pagi. Para pedagang berusaha menghalangi pembongkaran tempat usaha mereka. Kericuhan terjadi.

Entah mengapa Pemda DKI melalui petugasnya Pol PP salalu dan selalu mencari – cari sasaran tidak lain sasaran pengusuran itu adalah rakyat kecil dengan dalih alasan akan diririkan tempat hijau atau peresapan air dan sebagainya. Namun” ujung-ujungnya akan di bangun gedung-gedung seperti Mall ITC atau sejenisnya.

Sering kali kita jumpai pengusuran-pengusuran terjadi di setiap kota, melalui Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pembebasan-pembebasan tanah pun di berbagai wilayanh di tanah air terus meningkat, nampaknya pemerintah Pusat maupun Daerah tidak memikirkan ekonomi rakyat kelas menegah kebawah. Kenapa hanya Rakyat kecil yang selalu jadi sasaranya dan mengapa itu terjadi hampir setiap hari di Indonesia.

Seperti yang kerap kita jumpai dengan mata kepala atau di berbagai media masa Elektronik, On line dan Cetak hal tersebuta terjadi. Namun sangat ironis sekali pembebasan tahan atau pengusuran itu terjadi tidak pernah sedikitpun milik dinas pengembang setempat sebaliknya yang di icar lapak-lapak atau kios-kios milik wagra yang jelas – jelas ekonominya di kalangan menegah kebawah. Meski warga di beri ganti atau di beri tempat untuk berjualan itu harganya jauh lebih mahal dan ganti ruginya pun tidak seimbang.

Dimaa rasa tanggung jawab Pemda …………………..?

Walau bagaimana pun masyarakat kecil seharunya menjadi tangung jawab pemerintah Pusat dan Daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari dan seharusnya pemerintah bangga karena banyaknya masyarakat kecil yang menyibukan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak bergantung kepada pemerintah namun anehnya kenapa seolah menjadi musuh Pemerintah Pusat mauoun Pemda. Padahal pedagang kakilima itu memberi kontrbusi pendapatan daerah masing-masing diman mereka berjualan. Tidak sedikit pula dari para pedagang itu telah mengantongi izin dari pihak pengelola UKM (usaha kecil menegah) juga tak lepas dari iuran – iuran mulai dari harian, minguan, bulanan dan tahunan belum lagi keamanan dari pihak-pihak yang lain.

]
Demikian itu menimbulkan kecurigaan dugaan korupsi karena pihak-pihak terkait selalu meminta iuran kepada pedagang kaki lima sementara kesejahteraan pedagang tidak sedikit pun di dapatkan meski sudah mengeluarga biaya. Lalau kemana uang yang di ambil dari iuran warga (pedagang-pedagang kaki lima) itu di gunakan…..?
Padahal kalau dihitung pedagang kaki lima yang ada di setiap wilayah khususnya di DKI Jakarta. Misalnya saja pedagang kaki lima yang berada di wilayah Jakarta Kota saja memberi masukan dana yang boleh di bilang cukup besar sekitar 15 jutaan keatas per tahun, anehnya bukan untuk kesejah teraan para pedagang namun tak tahu kemana unag tersebut du gunakan..?

Lalu kenapa pengusuran terus terjadi toh warga sudah rutin membayar iuran.

Ada apa di balik pengusuran itu………………………..?

(Opini by: saiful Gondrong Bajawa)
Rabu, 28 Januari 2009