Evaluasi Kinerja Kepolisian 2010

Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-64 (1 Juli 2010), kinerja kepolisian kembali menjadi sorotan. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah media mingguan nasional mengangkat topik tentang aliran dana ke rekening sejumlah petinggi Polri, dalam jumlah yang fantastis. Sehubungan dengan evaluasi kinerja Polri, Pilar Demokrasi edisi 7 Juli 2010, membahas isu tersebut, bersama narasumber: Wahyu Indra Pramugari (staf khusus dan tim independen Inspektorat Pengawasan Umum Polri), Bambang Widodo Umar (Pengamat Kepolisian dari UI), dan Adnan Pandupraja (Sekretaris Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional)

Menurut Bambang Widodo, tanda-tanda menuju perbaikan aparat kepolisian, masih belum terlihat secara jelas. Soal kultur misalnya, masih sering dijumpai perilaku yang menunjukkan sikap arogan. Panduan soal bagaimana perilaku anggota Polri, sebenarnya sudah ada, yaitu yang termaktub dalam Tribrata. Namun masalahnya, bagaimana Tribrata itu diterjemahkan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan. Masih menurut Bambang Widodo, bahwa yang namanya menolong itu mesti dilatih, bagaimana mengayomi masyarakat yang benar, itu juga perlu dilatih. “Termasuk latihan bagaimana memelihara kepekaan hati nuraninya,” tambah Bambang.

Bambang juga berpendapat, mengubah perilaku termasuk etos profesionalitasnya, juga tergantung bagaimana pendidikannya dulu. Masih sering kita dengar, bagaimana seorang reserse suka salah tangkap, itu juga karena faktor pendidikan. “Sekarang ilmu hukum sudah banyak berkembang, di kepolisian yang diajarkan hanya sebatas KUHP, saya sudah mengingatkan, kasus perbankan, corporate crime, cyber crime, harus diajarkan sejak Akpol hingga PTIK,” tegas Bambang.

Masih soal kinerja Polri, Adnan Pandu menerangkan, dari sekitar 1.400 pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kompolnas, yang dijawab pihak Polri sekitar 500-an. Jawaban polri yang terbukti hanya sekitar lima persen, itu pun tidak jarang masyarakat yang sudah melapor ke polisi dan tidak tahu bahwa pengaduannya sudah diproses. Sebenarnya yang dikehendaki masyarakat terhadap Polri adalah transparansi dalam proses pemeriksaan, termasuk pemeriksaan masalah rekening pejabat Polri, masyarakat menghendaki prosesnya transparan.

Dalam kesempatan itu Adnan Pandu juga mengeluhkan ketidakjelasan fungsi Kompolnas , memang menurut UU, Kompolnas adalah pengawas nasional, tapi dalam kenyataannya, tugas dan wewenang itu tidak nampak. Terkesan pendirian Kompolnas merupakan hasil bargaining politik, tanpa dijelaskan oleh Adnan Pandu, apa yang dimaksud sebagai bargaining politik itu. Dalam konteks kekinian, dari sembilan butir reformasi Polri itu, butir kesembilan, yaitu butir reformasi bidang pengawasan, memang belum tersentuh. Konon katanya menunggu remunerasi.

Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya Kompolnas adalah policy maker semata, bukan lembaga pengawasan seperti yang diharapkan publik, bukan seperti yang didesain para reformis Polri zaman dulu dengan cetak birunya, yang menghendaki Kompolnas itu mungkin seperti komisi kepolisian di Jepang. Di mana fungsinya adalah memilih calon Kapolri dan Kapolda, menerima keluhan masyarakat dan membuat kebijakan, dalam perkembangannya kemudian dalam UU Polisi sendiri, sehingga menjadi policy maker semata. Kalau menunggu revisi UU, ceritanya panjang. Daripada muncul gugatan dan sebagainya terhadap kinerja Polri, karena Kompolnas diposisikan seperti itu dalam UU, perlu dibuat terobosan-terobosan yang sifatnya reformis. Masyarakat berharap ada pengawasan terhadap Polri oleh lembaga independen seperti Kompolnas.

Dalam menjawab pertanyaan Syaiful (pendengar), bahwa Polri menunjukkan watak yang sangat keras, ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang biasa atau miskin, namun di sisi lain, agak gamang dan menganut inferioritas ketika berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar. Narasumber dari pihak kepolisian, yaitu Wahyu, memberi penjelasan, dalam menangangi masalah-masalah politik dan pidana, memang format yang ada saat ini Polri mengambil model Amerika, yang memiliki mekanisme bersifat internal untuk pelanggaran kode etik polri, pelanggaran disiplin polri, Polri menyiapkan Divisi Propram juga Inspektorat Pengawasan Umum, secara sinergi melakukan penyelidikan, juga peneguran dan penindakan, untuk pelanggaran-pelanggaran kode etik yaitu suatu nilai-nilai luhur yang ditulis di dalam peraturan Polri.

Kepala Inspektorat telah mencanangkan media online antara inspektorat dan publik, jadi publik dapat melonggok dalam dapurnya inspektorat pengawasan umum, nanti juga menyusul divisi popram. “Untuk posisi tim independen, kita menyebutnya tim khusus mafia hukum, kami berusaha menjamin independensinya dengan cara yang direkrut dalam tim diambil sesedikit mungkin dari unsur reserse Mabes Polri,” tambah Wahyu.

Sol isu rekening “gendut” pejabat Polri, menurut Wahyu, telah dibentuk tim solid yang sedang berproses melakukan tugas-tugas dan penyelidikan awal. Kita lihat nanti hasil dari tim khusus ini. Masalah mafia hukum, menjadi pertimbangan dalam tim, bahwa dalam rangka menangani kasus Gayus, anggota tim dipilih yang tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Terkait soal instruksi Presiden mengenai masalah rekening gendut, juga diminta kepada masyarakat untuk membantu mengawasi proses seleksi, yang juga melibatkan LSM.

Terakhir menurut Bambang, dikatakan reformasi polisi tidak setengah hati, kalau tidak setengah hati, prosesnya mungkin berhenti di tengah jalan. Bambang tetap menekankan, paling mendesak adalah memperbaiki kultur. Pembenahan polisi tidak hanya sekarang, tahun 1980-an sudah dibenahi, di masa Kapolri Jenderal Awalaudin Djamin, guna mengembalikan profesionalitas polisi, yang terseret terlalu dalam ke kultur militer, saat itu hampir berhasil. Melihat suatu perubahan itu esensinya apa dulu. Perilaku ditentukan oleh budaya organisasi. Secara sistematis seharusnya benahi dulu, ini masalah kultur. Makanya yang diperlukan adalah focks pada perilakunya. “Kompolnas sebenarnya memiliki wewenang menginvestigasi dan mengirimkan ke pengadilan umum, sekarang tidak punya wewenang itu, polisi adalah profesi yang mulia, dan harus diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi,” tandas Bambang.
http://www.radarjogja.co.id/ruang-publik/9-suara-rakyat/8881-evaluasi-kinerja-kepolisian-2010.html

Penumpang Prameks Melonjak 147 Persen

STASIUN KRETA API KUTOARJO

KUTOARJO | Memasuki libur sekolah 14 Juni 2009 lalu, jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa kereta api melonjak. Di Stasiun Besar Kutoarjo hingga kemarin, lonjakan penumpang prameks mencapai 147 persen dibandingkan hari-hari biasa.

Wakil Kepala Stasiun Besar Kutoarjo Roestono mengungkapkan, telah memprediksi ledakan penumpang. Namun, belum ada rencana menambah kereta mengingat lonjakannya masih dalam batas toleransi, “Langkah yang kami ambil hanya memaksimalkan rangkaian gerbong. Biasanya satu kereta membawa tujuh hingga delapan rangkaian gerbong, kali ini rangkaian dimaksimalkan sebelas gerbong. Untuk Prameks diberangkatkan KLB khusus untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu,” paparnya.

Peningkatan penumpang paling banyak adalah kereta api Prameks jurusan Kutoarjo-Solo. Terhitung tanggal 22-30 Juni, jumlah penumpang mencapai 5.768 orang. Ada selisih sekitar 2.296 penumpang dibandingkan Mei yang hanya mencapai 3.296 penumpang.

Bahkan, kemarin mengalami overload dengan total penumpang 1.035 orang untuk Prameks nomor 756 pemberangkatan pukul 09.00. Pada hari biasa, maksmimal hanya 200 penumpang.
“Ini berarti ada kenaikan sampai 147 persen,” katanya.

Roestono memperkirakan, puncak lonjakan penumpang akan terjadi tanggal 11 Juni – 12 Juli 2009. Stasiun Besar Kutoarjo dalam menghadapi liburan sekolah ini lebih mengutamakan keamanan dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisan.
http://www.radarjogja.co.id

Petani Main Sepakbola, Bergawang Cangkul, Berbola Sabut Kelapa

DEMAM BOLA ...! PETANI PUN MAIN BOLA DENGAN RUMPUT DI
GULUNG-GULUNG, BERGAWANG CANKULPUN TAK MASALAH.

Kalangan petani di Dusun Gledeg, Podosuko, Candimulyo mempunyai cara unik memanfaatkan waktu luang. Mereka menggunakan lahan sawah untuk sepakbola. Olah badan dan kemahiran ini juga tidak lepas dari demam Piala Dunia 2010.
Sepakbola yang dilakuan para petani di Gledeg menggunakan sawah yang sedang dikeringkan. Sebelum diolah lagi untuk ditanami. Bola yang digunakan dari sabut kelapa yang ditali dengan nilon. Gawangnya menggunakan cangkul.

Karena dilakukan usai bercocok tanam atau mengolah lahan, sepakbola ala Gledeg ini hanya dimainkan 2x20 menit. Pemainnya tidak 11 orang. Melainkan sesuai jumlah petani yang ada, kemudian dibagi dua tim. Seringnya antara 4-6 orang per tim. “Kami biasa memainkan sepakbola ini dengan lima orang. Maklum, ini sekadar hiburan setelah lelah mengolah sawah,” kata Rizal, 20 tahun, salah seorang Petani Gledeg, kemarin.
Seperti siang kemarin, usai menggarap sawah, tim yang dipimpin Rizal berhadapan dengan Sutrisno dengan empat kawannya. Mereka bertanding di sawah milik Kadus Gledek, Kabul HS. Tidak jauh dari Sekolah Pertanian Lapangan Podosuko.

Jarak antartiang gawang sengaja dibuat hanya sekitar 2 meter. Agar tidak terlalu lebar, daerah yang harus dijaga oleh kiper. Sehingga diharapkan kiper bisa ikut maju menyerang. “Kipernya ikut maju. Gawangnya dijaga kalau ada penalti,” pinta Edi Wasono yang saat itu bertindak sebagai wasit.

Meski bertanding di lapangan bertanah lembek, karena masih dikeringkan tidak menghalangi semangat mereka. Kadang laju bola terhalang potongan tanaman padi yang masih berdiri tegak. Potongan tanaman ini juga sering kali merepotkan lari para pemain. “Ya ini seninya main sepakbola di sawah, serba repot,” ungkap Sutrisno.

Kecilnya lapangan dan bentuknya yang tidak persis persegi panjang membuat permainan menjadi menarik. Karena pemain terlihat bergerombol dan kesulitan bergerak. Ditambah ukuran bola yang terlalu kecil, membuat sulit untuk digiring.
Paling menarik saat pemain harus menyundul bola. Karena mereka rata-rata memakai caping yang lebar, saat menyundul membuat topi tersebut sering terlepas. Juga saat lari menggiring bola atau mencari posisi.

Menurut salah seorang tokoh pemuda Gledek, sepakbola tersebut sudah turun-temurun berkembang di wilayahnya. “Hanya saja, ini jadi menarik dan popuer lagi karena ada demam piala dunia,” tandasnya.

sumber| http://www.radarjogja.co.id

Mike Tyson Menangis di Tanah Suci

Mike Tyson / Malik Abdul Aziz Ketika Di Arab Saudi (Umroh)

Mantan juara dunia tinju kelas berat, Mike Tyson menangis ketika mengunjungi Masjid Al-Nabawi di Madina, Arab Saudi. Tyson juga melakukan umrah di Mekah, Minggu 4 Juli 2010.

Tyson menginjak Tanah Suci untuk kali pertama pada Jumat 2 Juli 2010. Pria 44 tahun ini langsung melakukan sejumlah kegiatan, termasuk melakukan ibadah di Masjid Al-Nabawi. Sebagaimana yang dilansir Saudi Gazette, Senin 5 Juli 2010, Tyson tinggal di hotel dekat Masjid Al-Nabawi dan mendapat sambutan luar biasa dari fans.

Mantan petinju yang dijuluki 'Si Leher Beton' ini mendapat pengawalan ketat saat melakukan shalat Dzuhur. Dan Tyson mengaku mendapat pengalaman spiritual luar biasa selama di Arab Saudi.

"Saya senang punya fans yang mencintai saya di sini (Arab Saudi). Tapi, saya berharap mereka meninggalkan saya sendiri untuk menikmati momen spiritual di Tanah Suci. Saya tidak kuasa menitikkan air mata ketika saya mengetahui
bahwa saya berada di salah satu taman surga," ujar Tyson ketika mengunjungi Masjid Al-Nabawi.

Tyson yang memeluk Islam ketika masih dipenjara pada pertengahan 1990an, kemudian mengganti pakaian dengan mengenakan ihram untuk melakukan umrah di Mekah.

Usai melakukan umrah di Mekah, mantan petinju yang punya nama Islam, Malik Abdul Aziz ini rencananya juga akan mengunjungi Jeddah, Abha dan Riyadh.
red: www.vivanews.com

KNPI Gandeng KPU Gelar Dialog Pilkada Purworejo 2010

DPD KNPI bersama KPU Purworejo menggelar dialog dan sosialisasi yang diikuti calon kepala daerah Purworejo 2010-2015 di Gedung Wanita Senin (5/7) kemarin. Dari sembilan calon bupati yang diundang, hanya empat pasangan yang bertahan sampai akhir acara.

HENDRI UTOMO, Purworejo
EMPAT peserta dialog yang ikut yakni Akhmad Fauzi yang tidak didampingi wakilnya Supeniwati, Legiman Misdiyono-Harton, Angko Setiyarso Widodo-Sudiyo, dan Yuniarso Kwartono Adi-Zaenal Mustofa. Dialog terkesan monoton dengan tema yang diusung hanya seputar pendidikan dan pertanian. Meski demikian peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat termasuk akademisi nampak setia menunggu hingga akhir acara.
Dalam dialog Akhmad Fauzi menyampaikan persoalan peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara bijak.
"Pengoptimalan pelatihan profesi, merupakan upaya yang sangat penting untuk menjembatani sistem pendidikan yang ada dengan kualitas angkatan kerja. Purworejo masih perlu lembaga pelatihan profesi yang berkualitas agar angkatan kerja yang didominasi pemuda mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten," katanya.
Sementara pasangan Yuniarso Kwartono Adi-Zaenal Mustofa lebih banyak mengupas kompetensi birokrasi yang dinilai sangat dibutuhkan untuk membangun Purworejo ke depan. "Kaderisasi generasi muda oleh birokrat berpengalaman sangat penting untuk mewujudkan kompetensi birokrasi," ucap Yuniarso.
Zaenal mengatakan pengelolaan pendidikan informal adalah faktor penentu kemajuan daerah. Dengan melontarkan wacana terkait pembatasan siaran televisi di tingkat rumah tangga dan pengaturan usaha warnet di Purworejo.
"Kenyataan saat ini, anak-anak belajar di sekolah hanya setengah hari, sisanya di rumah. Jadi kontrol pendidikan di rumah seperti pembatasan menonton televisi dan usaha warnet perlu dipikirkan, terlebih informasi cenderung tidak terkendali kini juga banyak berpengaruh negatif bagi anak-anak," ucapnya.
Senada, calon bupati Legiman Misdiyono menyatakan lembaga pendidikan perlu menggandeng praktisi profesional untuk meningkatkan kualitas SDM. Contohnya bekerjasama dengan lembaga donor cukup diperlukan untuk meningkatkan siswa didik dalam menghadapi dunia kerja usai menyelesaikan pendidikan di sekolah.
Sedangkan pasangan Angko-Sudiyo lebih menekankan pemberdayaan olahraga dan kesenian tradisional sebagai aspek penguatan generasi muda dan petani. "Menurut kami, pendidikan pertanian sangat dibutuhkan bahkan kalau perlu harus masuk dalam kurikulum semua sekolah di Purworejo. Kami akan berusaha untuk mewujudkan kemandirian petani dan menjadikan Purworejo sebagai kawasan agribisnis yang unggul," tegas Angko.
Ketua Divisi Sosialisasi, KPU Kabupaten Purworejo, Bambang Setyoko secara terpisah mengatakan, dialog yang digelar juga merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada Purworejo 2010. "Ini bagus meskipun kampanye secara resmi baru akan dimulai tanggal 15 Juli setelah pemaparan visi misi dan pawai simpatik tanggal 14 Juli 2010 mendatang," ujarnya.
Sumber : (http://www.radarjogja.co.id)

SMA N 7 Purworejo Menerima Lawatan Sekolah MCKK Malaysia

PURWOREJO-Program Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) cukup bermanfaat dalam menjalin kerjasama secara utuh antar sekolah lintas negaraterkait bidang pendidikan dan kebudayaan. Seperti yang namapak terjadi dalam acara lawatan muhibah pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan SMA N 7 Purworeo dan SMA N 1 Purworejo belum lama ini.


Di Kabupaten Purworejo RSBI disandang dua skolah yakni SMA n & dan SMA N 1 Purworejo. Sejauh ini hibungan kerjasama secara aktual telah terjalin dengan Sekolah menengah Negara Malyasia yakni Malay Colage Kuala Kansar (MCKK) satu sekolah yang berada Negara Bagian Perak, Malaysia.

MCKK merupakan sekolah Boarding School yang siswanya semua laki-laki. Hubungan kerjasama ini bahkan sudah terjalin cukup lama semenjak program RSBI disandang SMA N 7 Purworjo.

"Sudah beberapa kali pihak SMA N 7 maupun SMA N 1 melakukan pertemuan dengan MCKK di Kuala Kansar, Negara Bagian Perak Malaysia. Lawatan muhibah kali ini juga berkat pertemuan sebelumnya dan dengan penandatangan MoU terkait program sister school bidang pendidikan dan kebudayaan ke Purworejo," ungkap Kepala Sekolah SMA N 7 Purworejo, Padmo Sukoco Selasa (4/5) kemarin.

Dikatan Padmo, dalam lawatan kali selain guru juga mengikutsertakan siswa-siswa dari MCKK untuk berkunjung ke SMA N 7 dan SMA N 1 sekaligus melakukan home stay. Lawatan tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 27 April - 2 Mei lalu.

Dari MCKK diwakili oleh delapan siswa yang maisng-masing diampu guru, karena ada dua SMA RSBI di Purworejo delapan siswa dibagi menjadi dua yakni empat siswa dan satu guru tinggal di SMA N 1, dan empat siswa 1 orang guru lainnya home stay di SMA N 7 Purworejo .

Paras siwa dari MCKK juga berkesempatan mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, ber keliling kota Purworejo mengunjungi beberapa tempat penting sepeti melihat Bedug raksasa (pendowo) di Masjid darul Mutaqin Purworejo, kemudian mengunjungi Museom tosan aji dan menyempatkan diri bermain gamelan.

Tidak hanya disitu para siswa dari Malaysian ini juga berkesempatan melihat penangkaran ternak bibit kambing etawa di Dusun, Sibentar, Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesin. "Siswa juga dipandu dari pihak Dinas Peternakan dengan antusias melihat pembibitan kambing etawa ras Kaligesing berjumlah 73 ekor," imbuhnya.

Lawatan MCKK juga menyempatkan menyambangi sentra gula jawa di Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag Purworejo. Dan ditutup dengan bertamasya ke Candi Borodbudur (Magelang) dan ketep pas. Acara penutup dilakukan perhelatan di Gedung Wisma Budaya SMA N 7 Purworejo.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Purworejo Mahsun Zain didampingi Kketua DPRD Komisi D, Ir Luhur Pambudi, serta Kepala Dinas Pendidikan Drs Bambang Aryawa MM, mengatakan, pemkab Purworejo sangat bangga dan mendukung kegiatan lintas negara ini sebagai bagian diplomasi pendidikan dan budaya yang harus terus dikembangkan.

"Demi meningkatkan hubungan baik kedua negara. Lawatan semacam ini juga bisa membuka kerjasama bilateral khususnya dengan Kabupaten Purworejo untuk menarik investor di beberapa bidang lainnya selain pendidikan dan kebudayaan. Bagus dan perlu dijaga," ucap Mahsun.

Acara pertunjukan dari tiga sekolah yakni dari SMA N 7 Purworejo menampilkan tari Nrenteng besutan Riyanto Purnomo (salah satu alumni SMA N 7) yang sempat menyabet juara I Nasional.

Acara semakin meriah dengan peresembahan musik Serambi Bagelen pimpinan Dandung Danadi, Sementara dari SMA N 1 Purworejo menampilkan vokal group juara II Jateng, tidak mau kalah dari MCKK juga menampilkan tari Zapin Kreasi baru.

Lebih lanjut Padmo Sukoco menjelaskan, kali ini program RSBI benar-benar bisa menjembatani jalinan kerjasama. "Dengan jurnal kegiatan selama di Purworejo yang sudah kita rancang, teman kita dari Malaysia cukup senang. Harapannya kedepan sesuai dengan tema menjalin persahabatan antar bangsa Inodenia -Malaysia menjad lebih baik untuk kemajuan pendidikan dan kebudayaan untuk anak bangsa kita," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Purworejo Drs Bambang Ariyawan MM juga menambahkan, hakekatnya RSBI dilaksanakan untuk mendukung kegiatan dalam memajukan dunia pendidikan yang semakin mengglobal. "Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam dukungan moral maupun material sangat-sangat dibutuhkan," katanya singkat.

Kepala MCKK, Mohammad Rauhi Bin Moh Isa juga mengaku sangat berbahagia dengan penerimaan di SMA N 7 Purworejo. "Ya disini oran-orangnya sangat ramah, sangat kekeluargaan saya berharap hubungan ini terus terjalin hingga masa yang akan datang. Tujuan kita kesini juga untuk memberi pengalaman hidup sebanyk-banyaknya kepada siswa kami untuk menyongsong masa depan, Mereka memang diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Malaysia," terangnya.

Selama tinggal di SMA N 7 Purworejo, keempat siswa dari MCKK tinggal di dua rumah siswa. Dua orang tua asuh itu yakni rumah Drs Joko Sutanto Mpd orang tua dari Abdul Gani Latif siswa SMA N 7 kelas XI IPA 3 ditinggali Mohammad Syafiq Bin Abd Jalil dan Mohammad Rizawan Bin Ramlan.

Sementara dua siswa MCKK lainnya atas nama Amir Norman Bin Moihd hasim dan Mohammad Muhaimin Fitri Bin Mahdzor tinggal di rumah kelaurag bapak Drs Farid Sholokhin Mpd di Pangenrejo orang tua dari Muhammad Rifwqi Zulfikar Kelas X 9. **Red: http://www.radarjogja.co.id/radar-kedu/purworejo/8168-sma-n-7-purworejo-menerima-lawatan-sekolah-mckk-malaysia.html

Jupe Dapat Gelar Setara Bupati

Semenjak mengundurkan diri dalam Calon Pemilihan Bupati di Pacitan, artis Julia Perez atau Jupe mendapat sebuah gelar kebangsawanan dari Kraton Solo. Sebelumnya artis Manohara serta penyanyi Ahmad Dani dan Maia juga pernah mendapatkan gelar dari Kraton Solo.

Dalam upacara budaya yang digelar di Kraton Solo, Rabu (7/6), Jupe mendapatkan gelar Nyi Mas Ayu Tumenggung Yuli Rachmawati. Gelar tersebut menurut budayawan Kraton Solo, Kanjeng Raden Latief, setara dengan bupati. Dan ini selaras dengan keinginan Jupe untuk mencalonkan diri sebagai bupati.

"Setiap tahun kita memilih artis untuk dapat gelar, kadang artis itu sampai minta dilantik gelar 2 sampai tiga kali. Tahun ini hanya Jupe yang baru dapat gelar untuk pertama," ungkap Latief. Selain dikenal sebagai publik figur, Jupe mendapat gelar kehormatan setelah melalui tahap seleksi.

Entah seleksi seperti apa yang diberikan oleh Kraton Solo kepada Jupe dan apa yang membuat dia lolos persyaratannya setidaknya gelar itu bisa mengobati dirinya yang mengundurkan dari pemilihan Calon Bupati. Sumber : http://id.omg.yahoo.com/news/jupe-dapat-gelar-setara-bupati-khjx-0000337056.html & kapanlagi.com

NAILA SYIFA BINTI M. SAIFUL MUJAB

"NAILA SYIFA DAN ARUNI"

SIKECIL YANG LUCU

Aliran Janggal Rekening Jenderal

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, "Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?" Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, "Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan."

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. "Selebihnya harus cari anggaran sendiri," kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan "urusan dapur" pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. "Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik," katanya, Kamis pekan lalu.

Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan "transaksi yang tidak sesuai profil" alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. "Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya," katanya.

Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.

l l l

BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.

Di halaman rumah terpajang ukiran berbentuk aksara "B" setinggi dua meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai "rumah Pak Kapolda". Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.

Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata sumber tadi, dinilai "tidak sesuai profilnya". Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. "Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal," katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.

Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat "Rekening dalam Sorotan").

"Profil" Wenas cukup mentereng. Rumahnya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. Tempo, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.

Kepada Tempo yang mewawancarainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. "Semua itu tidak benar," katanya. "Dana itu bukan milik saya."

Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.

Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. "Semua transaksi itu perdata," katanya.

l l l

TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut sumber Tempo, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.

Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.

Soal tudingan bermain saat masih berdinas, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. "Apalagi mengambilnya," ujarnya. "Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu."

Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber Tempo, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. "Data itu bohong. Itu fitnah," katanya kepada wartawan Tempo, Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. "Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas," kata Ito.

Kendati dibantah dari pelbagai penjuru, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigakan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan. Ia menambahkan, "Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya."

Ito Sumardi:
Mereka Bukan Penjahat

SEJAK Mei lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Ito Sumardi punya tambahan pekerjaan. Dia diperintahkan Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri melakukan klarifikasi ihwal dugaan transaksi keuangan mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi. "Kalau sekarang tidak tuntas, pasti isu ini akan muncul lagi, muncul lagi," kata Ito.

Ito menyatakan telah memanggil para perwira yang disebut memiliki transaksi mencurigakan. Mereka diminta menjelaskan asal-usul dana, termasuk melengkapinya dengan dokumen dan bukti. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, menurut dia, yang pertama kali dipanggil. "Sebab, namanya yang paling awal disebut masyarakat," ujarnya. Sambil menunjuk meja kerjanya, ia berujar, "Dia datang ke situ, saya sendiri yang meminta keterangan."

Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menyatakan telah mengirim ribuan analisis transaksi mencurigakan ke kepolisian. Temuan itu ternyata tak pernah ditangani polisi. Pada Mei lalu, Yunus kemudian menemui Kepala Kepolisian membahas soal ini. Satu hal yang dibahas ihwal banyaknya transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira tinggi polisi.

Setelah pertemuan itulah, Jenderal Bambang memerintahkan Ito dan wakilnya, Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, turun tangan. "Mengapa kami yang diperintahkan?" katanya kepada wartawan Tempo, Budi Setyarso, Setri Yasra, dan Wahyu Dyatmika yang mewawancarainya Jumat pekan lalu. Lalu sambil tertawa ia menjawab pertanyaannya sendiri, "Karena kami tidak termasuk dalam daftar nama yang dicurigai." Dikdik Mulyana, yang menemani Ito selama wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu, menimpali, "Barangkali belum...."

Sejauh mana hasil penelusuran Anda atas laporan transaksi mencurigakan itu?

Dari ribuan yang disebutkan, ternyata 800 laporan yang bisa ditelusuri. Di antara laporan itu, ada 60-an mengenai rekening perwira polisi. Sudah kami telusuri, dan sekarang tinggal 21 laporan yang belum selesai diklarifikasi.

Kepolisian terkesan defensif menangani soal ini?

Harus Anda pahami, kebanyakan itu data lama, 2003-2005. Rata-rata dua tahun lalu. Misalnya, ada perwira yang disebut dalam laporan masih berpangkat komisaris besar. Padahal dia sekarang sudah jenderal bintang dua. Ada yang sudah purnawirawan, bahkan ada yang sudah meninggal. Ini menyulitkan, karena para pemilik rekening tersebut juga sudah lupa detail transaksi mereka dua-tiga tahun lalu itu. Tolong ini dipahami. Kami tidak bermaksud menutup-nutupi.

Jadi ini laporan lama?

Iya. Laporannya sama dengan yang pernah ramai pada 2005. Ini menyulitkan penyelidikan. Nama-namanya sama, transaksinya sama. Sebenarnya dulu pun sudah ada upaya klarifikasi dari Badan Reserse Kriminal. Namun, karena sistem pendataan kurang rapi, tak tercatat. Sekarang kami diminta Kepala Polri untuk melakukan.

Benarkah dana di rekening para perwira ini bagian dari dana operasional polisi sumbangan pengusaha?

Saya belum tahu ada informasi seperti itu. Soal sumbangan sukarela itu, kan, bergantung pada masing-masing individunya. Kalau ada bantuan, sepanjang itu tidak ada penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, boleh saja, kan? Kita harus realistis. Kehidupan polisi jauh dari mencukupi.

Jadi tidak ada masalah?

Saya minta masyarakat tidak prejudice dulu. Sebagian orang berpikir ini laporan transaksi mencurigakan senilai bermiliar-miliar rupiah. Padahal tidak begitu. Misalnya, ada seorang ajun komisaris besar yang menyetor premi asuransi Rp 50 juta. Karena tidak sesuai dengan profilnya-karena gajinya kecil-langsung terdeteksi sebagai transaksi mencurigakan. Begitu diklarifikasi, ya selesai.

Ada indikasi pidana dari 21 laporan transaksi mencurigakan yang masih diperiksa?

Masih ditelusuri. Ada tim penyidik independen. Tapi ingat asas praduga tak bersalah. Mereka bukan penjahat. Semua yang disebut dalam laporan sudah kami undang untuk klarifikasi. Beban pembuktian ada para mereka, karena ini menggunakan asas pembuktian terbalik. Kami minta penjelasan asal dana beserta bukti-buktinya.

Anda beri tenggat sampai kapan?

Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai.

Bisa diberi gambaran, kira-kira apa bentuk hasil klarifikasi ini?

Kami akan memberikan penjelasan kepada PPATK. Kalau ada yang mencurigakan, nanti akan ditindaklanjuti. Kalau pemilik rekening yang dicurigai masih berdinas, kami akan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan.

Relasi Mantan Ajudan

BELASAN pekerja bertopi proyek kuning hilir-mudik. Matahari mulai turun di area pembangunan Apartemen Tamansari Semanggi, tepat di belakang bioskop Planet Hollywood, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Para pekerja sibuk membenahi jalur pedestrian. "Baru sebulan terakhir aktif dikerjakan lagi," kata seorang pekerja tersenyum lebar.

Proyek ini mangkrak lebih dari lima tahun. Bernama awal Apartemen Hollywood Residence, proyek itu tak kunjung selesai dibangun. Mei 2007, ratusan pembelinya melapor ke polisi. Mereka menuduh PT Masindo Lintas Pratama, pengembang proyek itu, menggelapkan dana Rp 200 miliar lebih. Ramai diberitakan, Kepolisian Daerah Metro Jaya berjanji menelisik pengaduan itu.

Lama tak terdengar kabar, Masindo menjadi sumber berita baru. Pada November 2006, perusahaan itu dilaporkan menggelontorkan duit Rp 1,5 miliar ke rekening Herviano Widyatama, putra Budi Gunawan, ketika itu Kepala Biro Pembinaan Karyawan Kepolisian. Budi kini berpangkat inspektur jenderal dan menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Dana itu merupakan bagian dari total setoran senilai sekitar Rp 54 miliar ke rekening Budi Gunawan dan anak lelakinya itu. Indonesia Corruption Watch pekan lalu melaporkan transaksi mencurigakan ini ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Akan kami tunggu respons mereka sampai 30 hari ke depan," kata Emerson Yuntho, wakil koordinator organisasi antikorupsi itu.

Budi Gunawan bukan satu-satunya perwira kepolisian pemilik rekening yang mencurigakan. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi, ada 21 perwira yang melakukan transaksi mencurigakan dan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke Kepolisian. "Atas perintah Kapolri, kami sudah bentuk tim khusus untuk menyelidiki ini," kata Ito, Jumat pekan lalu.

Ito mengakui rekening Budi menjadi prioritas tim penyelidik. Sebab, menurut dia, jumlahnya lebih besar dibanding rekening milik perwira lain. Selain itu, dugaan transaksi di rekening Budi sudah beredar di masyarakat. Itu sebabnya, ia menyatakan Budi merupakan perwira pertama yang dimintai klarifikasi.

Selain Masindo, sebuah perusahaan lain bernama PT Sumber Jaya Indah dilaporkan menyetorkan dana ke rekening Budi Gunawan. Melalui rekening anak Budi, perusahaan itu menggelontorkan hampir Rp 10 miliar.

Sumber Jaya adalah sebuah perusahaan penambang timah yang menguasai 75 hektare lahan tambang di Bangka Belitung. Nama perusahaan sempat jadi berita pada Desember 2007, ketika polisi setempat menyetop 13 truk yang mengangkut timah ilegal milik perusahaan itu. "Saya ingat kasus itu. Penyidikan polisi tidak jelas sampai sekarang," kata Yudho Marhoed, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bangka Belitung, yang dihubungi pekan lalu.

Dari hasil penelusuran Tempo, kedua perusahaan yang disebut-sebut dalam laporan analisis rekening Budi ini bukan perusahaan fiktif. Sumber Jaya Indah, misalnya, terdaftar resmi di sebuah kantor notaris di Pangkalpinang, sebagai perusahaan pertambangan dengan setoran modal awal Rp 1,5 miliar.

Demikian juga dengan Masindo, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan usaha, dengan setoran modal awal Rp 50 miliar. Ketika Tempo mengunjungi alamat kantor Masindo di gedung Sampoerna Strategic Square, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, perusahaan ini tampaknya sudah berganti alamat. "Sudah lama tidak di sini," kata petugas di gedung itu.

Selain dua perusahaan tersebut, ada sejumlah individu yang terdeteksi mentransfer dana ke rekening Budi. Ada juga setoran tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Sejumlah sumber Tempo menjelaskan, posisi Budi sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri, wakil presiden dan kemudian presiden pada 1999-2004, berperan besar dalam penumpukan harta itu. "Ada banyak pengusaha yang, ketika mau bertemu RI-1, sukarela memberi. Duit Rp 100-200 juta itu kecil buat mereka," katanya.

Diterpa isu tak sedap, lingkaran dalam Budi Gunawan tak mau berpangku tangan. Mereka balik menuding ada agenda tertentu di balik isu ini. "Mengapa Budi Gunawan saja yang dibidik?" kata salah satu orang dekat mantan Kepala Kepolisian Daerah Jambi itu. Dia juga mengaku heran kenapa kabar ini muncul sekarang, ketika fulus yang diributkan, menurut ia, sudah tak ada lagi di rekening Budi.

Dari semua dokumen laporan hasil analisis dari PPATK yang beredar di publik, memang hanya laporan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan yang detail dan runut, lengkap dengan kronologi dan data mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat. Orang dekat Budi menduga bosnya diincar karena dekat dengan Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna. Nanan santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kepala Kepolisian, menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan mengakhiri masa tugasnya, Oktober nanti.

Budi Gunawan memilih tutup mulut. Ditemui Tempo di kantornya, Jumat pekan lalu, dia hanya tersenyum dan berkomentar pendek, "Nanti saja, ya." Belakangan, lewat seorang bawahannya, Budi Gunawan mengaku sudah menyerahkan masalah ini ke Kepala Badan Reserse Kriminal. "Semua berita itu tidak benar," katanya.

Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengakui bahwa Budi Gunawan adalah perwira pertama yang menjelaskan ihwal rekeningnya. "Masih ada bukti-bukti formal yang belum lengkap, karena sudah lama kejadiannya. Tapi prinsipnya, ini sudah clear," katanya. Ditanya soal dua perusahaan penyetor dana yang punya kasus di kepolisian, Ito angkat tangan, "Semua sudah dimintai keterangan. Saya tidak bisa cerita detail karena ini merupakan penyidikan."

Sebagai bekas ajudan presiden, menurut Ito, Budi Gunawan memiliki hubungan luas. Ia menduga para kolega Budi bisa saja memberikan hadiah. Karena tak berkaitan dengan perkara, menurut dia, hal itu tidak ada masalah. Ia lalu menyebutkan "kebaikan" Budi Gunawan. "Anda lihat, gedung Divisi Profesi kini sangat bagus, jauh lebih bagus daripada kantor saya," kata Ito. "Anda tahu siapa yang membangun? Pak Budi Gunawan, dengan dana pribadi."

SUMBER: http://majalah.tempointeraktif.com